Rapat Internal Bahas KUA-PPAS 2027, Ketua DPRD Tabanan Minta Efisiensi Anggaran Tak Boleh Pangkas Belanja PPPK
Singasana, Baliglobalnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat paripurna internal Badan Anggaran (Banggar) bersama gabungan komisi guna mempertajam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang sidang paripurna DPRD Tabanan pada Kamis (13/8/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh jajaran anggota Banggar dan seluruh pimpinan serta anggota Gabungan Komisi DPRD Tabanan.
Sekretaris DPRD Tabanan I Wayan Budi Artana saat membacakan Laporan Hasil Kerja Banggar memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS TA 2027 telah sesuai dengan Pedoman PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Adapun indikator utama Postur Anggaran KUA-PPAS 2027 yang disepakati meliputi Target Pendapatan Daerah dirancang Rp2,150 triliun lebih, menyusut Rp30,561 miliar (1,4 persen) dari APBD Induk TA 2026 sebesar Rp2,181 triliun lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp2,197 triliun lebih, berkurang Rp59,295 miliar (2,63 persen) dari APBD Induk TA 2026 Rp2,256 triliun lebih. Target Defisit/Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp46,849 miliar lebih, turun Rp28,732 miliar dibandingkan APBD Induk TA 2026.
Dia menyampaikan Laporan Banggar bahwa KUA-PPAS TA 2027 disusun selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2025–2029 guna mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Untuk tahun 2027, tema pembangunan daerah disepakati mengusung fokus “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. “Tema tersebut menjadi landasan dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah yang difokuskan pada penguatan hilirisasi sektor-sektor unggulan melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari penguatan produksi, peningkatan nilai tambah, pengolahan, pemasaran, hingga perluasan akses investasi dan pasar,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyampaikan prinsip utama penyusunan anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat penyusutan dana transfer pusat. Pihaknya meminta eksekutif tetap berpegang teguh pada regulasi dan skala prioritas, khususnya menyangkut urusan kemanusiaan dan kepastian nasib tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Intinya kalau kita berbicara KUA-PPAS itu kan kita mengikuti regulasi yang ada. Mana yang menjadi skala prioritas, urusan kemanusiaan kayak PPPK, dan kebutuhan yang sifatnya memang harus dibiayai, ini yang harus dikedepankan. Hal-hal lain mohon dipertimbangkan atau ditunda mengingat anggaran kita terbatas,” katanya.
Mengenai wacana penyisiran atau rasionalisasi anggaran oleh pihak eksekutif, Arnawa memperingatkan secara keras agar langkah efisiensi tidak sampai memangkas alokasi belanja pegawai yang merugikan PPPK. Sebaliknya, eksekutif diminta bekerja ekstra keras menggarap potensi pendapatan asli daerah yang belum terjangkau. “Kalau terjadi penyisiran, jangan sampai belanja pegawai yang disisir atau dipangkas hingga mengorbankan PPPK. Kuncinya di situ. Kita ini kan mengejar target PAD, jadi itu yang harus dikejar karena potensi PAD kita masih jauh,” pungkasnya.
Dengan persetujuan dari seluruh komisi dan fraksi dewan, Rancangan KUA-PPAS TA 2027 Kabupaten Tabanan dinyatakan selesai dibahas dan siap ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Tabanan. (*/bgn020)26081410