Soal Aturan Belanja Pegawai 30 Persen, Ketua DPRD Tabanan Minta Jangan Sampai PPPK Dirumahkan

Singasana, Baliglobalnews

Pemberlakuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membayangi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan. Aturan tersebut membatasi alokasi belanja pegawai pemerintah daerah maksimal sebesar 30 persen, yang rencananya akan efektif berlaku penuh pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Meskipun saat ini masih berada dalam masa transisi, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa secara tegas meminta jajaran eksekutif untuk bijaksana dan memastikan kebijakan penyesuaian anggaran tersebut tidak mengorbankan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Arnawa menegaskan penolakan keras jika eksekutif mengambil langkah pintas dengan merumahkan atau mengurangi tenaga PPPK demi mengejar batas maksimal alokasi belanja pegawai. Menurut dia, keberadaan PPPK sangat vital bagi keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas sistem birokrasi di Kabupaten Tabanan. “Meskipun ada ketentuan untuk menghemat belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah, namun untuk di Kabupaten Tabanan, saya secara tegas menolak jika kebijakan tersebut berdampak pada tenaga PPPK yang ada di Tabanan,” ujarnya ketika ditemui usai memimpin rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis (6/8/2026).

Dia menyampaikan keputusan merumahkan pegawai akan menimbulkan gejolak sosial serta mengganggu kinerja operasional di berbagai instansi daerah. Sebagai jalan keluar dari tekanan batas belanja pegawai 30 persen tersebut, Arnawa mendesak pihak eksekutif untuk berfokus pada strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut dia, pembesar porsi APBD dari sektor pendapatan lokal secara otomatis akan memperlebar ruang alokasi belanja pegawai tanpa harus mengurangi jumlah personel. “Solusinya, ya pihak eksekutif harus mencari cara bagaimana meningkatkan pendapatan sehingga tetap bisa mempertahankan formasi PPPK yang ada saat ini. Karena jika sampai mereka dirumahkan, saya secara tegas tidak bisa terima,” katanya.

Namun demikian, jika kebijakan nasional tersebut wajib diterapkan secara kaku pada 2027 mendatang, Arnawa berharap Pemkab Tabanan dapat bersikap realistis dan mengedepankan kebijaksanaan dalam mengeksekusi setiap langkah efisiensi. “Jika nanti kebijakan tersebut diterapkan di Pemkab Tabanan, saya berharap nanti ada kebijaksanaan dalam penerapannya,” pungkasnya. (*/bgn020)26080712