Wawali Arya Wibawa Pimpin Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Perlinsos Kota Denpasar

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos di Denpasar. Rakor dipimpin Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, pada Senin (3/8/2026).

Wawali Arya Wibawa menyampaikan bahwa untuk TKPK merupakan bentuk evaluasi berkala terhadap program penanganan kemiskinan di Kota Denpasar. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga lurah/kepala desa dalam memastikan program tepat sasaran dan berdaya guna. “Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, dan perbekel/lurah atas kerja keras serta kolaborasi aktif yang telah ditunjukkan selama ini,” ujarnya.

Secara makro, kata Arya Wibawa, kinerja pembangunan dan indikator kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar menunjukkan capaian yang sangat positif yakni untuk pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan 6,11%, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, untuk indeks pembangunan manusia (IPM) menempati posisi tertinggi di Provinsi Bali serta masuk dalam jajaran 10 besar nasional.

Untuk kesejahteraan sosial, menunjukkan peningkatan pada indikator umur harapan hidup, harapan lama sekolah, serta rata-rata lama sekolah. Untuk rasio gini serta kemiskinan tingkat kemiskinan secara persentase berada di angka 2,6% (salah satu yang terendah). Kendati demikian, intervensi tetap berfokus pada kedalaman dan keparahan kemiskinan mengingat jumlah penduduk Kota Denpasar yang relatif besar.

Guna mencegah masyarakat berpenghasilan rendah turun ke kategori miskin ekstrem, Pemkot Denpasar menekankan pentingnya menjaga masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan (Desil 5 dan Desil 6, memperhitungkan sekitar 18.000 warga rentan).

Arya Wibawa menyebutkan untuk evaluasi berkala pelaksanaan program pendataan kartu keluarga (KK) populasi dan perlindungan sosial (Perlinsos). Meskipun target agresif jangka pendek sebesar 60% belum sepenuhnya tercapai secara merata di seluruh wilayah, tren pertumbuhan populasi terdata mengalami peningkatan signifikan sebesar 21% dalam sepekan terakhir.

Dia memastikan program layanan ini berlanjut hingga batas akhir dari Pemerintah Pusat pada akhir Agustus. Pemerintah Pusat menetapkan ambang batas capaian minimal antara 40% hingga 60%. Wilayah yang belum mencapai batas minimal tersebut diwajibkan untuk terus menggenjot kinerja pendataan hingga batas waktu akhir Agustus.

Adapun kalkulasi target awal yang dirancang dalam rentang waktu 20 hari kerja. Target awal mencakup pengumpulan data hingga 111.000 KK, dengan target harian 5.000 KK atau rata-rata 1.250 KK per kecamatan. Dengan status realisasi saat ini berada di kisaran 35.000 KK dan terus bergerak naik dengan rata-rata input 2.000-3.600 KK per hari. Yang mana penetapan target tinggi di awal merupakan strategi psikologis untuk mendorong percepatan kerja di lapangan. Semakin panjang durasi pelaksanaan tanpa target ketat, potensi kelelahan (fatigue) pada petugas lapangan maupun masyarakat akan semakin tinggi.

Program di daerah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat atas lompatan capaian data dalam satu minggu terakhir dengan kenaikan populasi terdata sebesar 21%. “Dimana keunggulan utama daerah Denpasar terletak pada keberadaan balai banjar dan balai desa yang sangat efektif sebagai wadah kumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan hingga 37.000 agen untuk melakukan penyisiran rumah ke rumah, struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Guna mengejar target akumulatif minimal 60% (sekitar 90.000 KK terdata dari posisi 35.000 KK saat ini), rapat ini kemudian menyepakati penyesuaian operasional bagi para perbekel, lurah, dan kepala dusun/kaling dalam pembaruan jadwal turun lapangan dengan seluruh jadwal aktivitas penjangkauan untuk 1 minggu ke depan diwajibkan telah terbarukan.

Monitoring berkala harian dengan pemantauan data harian tetap dilakukan tiga kali sehari (pukul 06.00 Wita, 18.00 Wita, dan 22.00 Wita) untuk memetakan banjar/wilayah yang mengalami penurunan aktivitas malam hari. Adapun target ambang batas harian dengan menetapkan batas minimal input harian sebesar 2.000 hingga 2.500 KK per hari untuk menjamin tercapainya target 60% sebelum batas akhir Agustus.

Hadir Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Alit Adhi Merta, para pimpinan organisasi perangkat daerah selaku bapak angkat di desa dan kelurahan, camat se-Kota Denpasar, serta perbekel dan lurah se-Kota Denpasar. (*/bgn003)26080301