KPU Bali Gelar Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik, Libatkan Berbagai Pihak
Denpasar, Baliglobalnews
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2026, dengan melibatkan berbagai pihak, yang berlangsung secara daring di Denpasar pada Senin (13/7/2026).
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan bahwa forum konsultasi publik yang diikuti jajaran KPU se-Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, Ombudsman RI Perwakilan Bali, Bawaslu Provinsi Bali, akademisi, media massa, organisasi penyandang disabilitas, organisasi kemasyarakatan, serta pemohon informasi publik itu, merupakan komitmen KPU dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi. “Forum ini menjadi sarana untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyempurnaan standar pelayanan, khususnya pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” ujarnya.
Dia mengatakan berbagai masukan yang diberikan peserta akan menjadi bahan evaluasi agar standar pelayanan yang disusun mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.
Agung Lidartawan menyampaikan FKP Penyusunan Standar Pelayanan akan dilaksanakan setiap tahun, Standar pelayanan ini akan terus kami evaluasi dan sempurnakan sehingga pelayanan KPU semakin cepat, mudah, dan berkualitas.
Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, I Gede John Darmawan memaparkan standar pelayanan PPID yang mengacu pada SOP Nomor 133 Tahun 2025 serta pentingnya penyempurnaan layanan seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap data kepemiluan.
Pada sesi diskusi, para peserta memberikan berbagai masukan konstruktif, di antaranya optimalisasi website dan layanan e-PPID, penyajian informasi dalam bentuk infografis, kepastian waktu pelayanan, penyusunan indikator kinerja yang terukur, serta peningkatan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas melalui dokumen ramah pembaca layar, fitur audio, dan website yang lebih inklusif. Bawaslu Provinsi Bali juga menyampaikan apresiasi atas pelayanan informasi KPU yang dinilai telah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.
Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, menyampaikan komitmen KPU Provinsi Bali untuk menindaklanjuti seluruh masukan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. “Melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder, KPU Provinsi Bali terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya. (bgn008)26071313
