Tekan Inflasi Tahun 2026, TPID Bali Gandeng Perumda Stabilkan Harga

Denpasar, Baliglobalnews

Guna mengendalikan inflasi daerah tahun 2026, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia menggandeng Perumda untuk ikut menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan menyoroti adanya peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan volatilitas dari 0,54% pada 2024 menjadi 0,82%, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja. Volatilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian (uncertainty) dan perlu dimitigasi secara sistematis. 

“Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, strategi end-to-end dari hulu ke hilir terus diperkuat melalui peran Perumda di sisi hulu untuk mendukung produktivitas dan sebagai offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerjasama dengan KDKMP dan supply

pasokan ke SPPG dari sisi hilir,” katanya pada Rabu (29/1/2026).

Dia mengharapkan program pengendalian inflasi pangan dapat menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi pengendalian inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra juga mendukung TPID dan Perumda semakin solid dan diperkuat, terutama dalam dalam rangka mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang Hari Saya Imlek, Nyepi, dan Ramadhan-IdulFitri pada Triwulan I 2026. “Penguatan peran Perumda sebagai offtaker perlu dioptimalkan melalui perluasan kerja sama dengan desa dan dukungan pembiayaan perbankan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani,” katanya.

Dia menyampaikan upaya stabilisasi juga perlu dilakukan lebih intensif melalui dukungan sarana prasarana pascapanen, penguatan kerja sama antarwilayah untuk memenuhi kebutuhan program strategis, pengawasan distribusi yang berkelanjutan oleh Satgas Pangan. “Melalui sinergi yang kuat, penguatan peran kelembagaan, serta langkah antisipatif yang terukur antara Pemerintah Daerah bersama

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyampaikan memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks. Beberapa faktor utama perlu menjadi perhatian antara lain penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari-Maret. “Ini yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan,” jelasnya.

Dia menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1% dan sedikit di bawah nasional (2,92%; yoy). Adapun kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,53%, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan. 

Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Bali berhasil mencatatkan pengendalian inflasi yang relatif baik dan menempati peringkat ke-18 nasional pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi TPID antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Perumda serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi yang terjadi di Provinsi Bali. “Pentingnya kesiapan pasokan pangan sebagai kunci pengendalian inflasi, mengingat pola historis peningkatan permintaan masyarakat pada periode tersebut,” jelasnya. (bgn008)26012811