Pansus TRAP DPRD Bali Keluarkan Lima Rekomendasi Pelindungan Sawah Abadi Jatiluwih

Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali mengeluarkan lima rekomendasi pelindungan lanskap sawah abadi dan subak, di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih, kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

“Pansus TRAP mengeluarkan lima rekomendasi yang memiliki keberpihakan kepada semua belah pihak. Sehingga, rekomendasi ini lahir dari evaluasi tiga rencana pembangunan serta 13 temuan pelanggaran yang tercatat di pemerintah Kabupaten Tabanan,” kata Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, saat rapat yang digelar di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Kamis (8/1/2026).

Rekomendasi pertama yakni, negara dan pemerintah harus hadir secara aktif dalam menjaga keutuhan lanskap budaya. Semua pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tabanan, hingga masyarakat setempat, wajib mengawasi dan melestarikan sawah Jatiluwih agar tetap harmonis, lestari, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, pemerintah wajib melakukan pengendalian dan perlindungan subak serta memastikan kegiatan pembangunan di kawasan LSD dan LP2B tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. “Tanah subak tetap menjadi milik masyarakat adat dan krama subak, baik secara perseorangan maupun komunal, dan tunduk pada kewajiban adat dan religius,” katanya.

Supartha menekankan setiap pembangunan yang tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dapat dikategorikan ilegal dan harus ditindaklanjuti sesuai aturan.

Ketiga, terkait penerapan moratorium terhadap 13 bangunan bermasalah yang ditemukan di wilayah WBD. Bangunan tersebut, termasuk vila, restoran, dan fasilitas pariwisata lainnya, diberi penundaan sementara sebagai langkah pengamanan darurat. 

Pemerintah Kabupaten Tabanan bertanggung jawab menata ulang kawasan tersebut secara humanis dan partisipatif agar selaras dengan lanskap sawah dan sistem subak. Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib melakukan evaluasi. Supartha menjelaskan masyarakat, perbekel, pekaseh, dan semua pihak terkait harus terlibat menjaga kawasan ini, dan jika ada kegiatan yang melanggar, harus segera dilaporkan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten dapat menindaklanjutinya.

Rekomendasi keempat menekankan penguatan ekonomi masyarakat petani. Pemerintah diharapkan memfasilitasi skema usaha berbasis komunitas pertanian berkelanjutan dan wisata budaya yang adil. Konsep pengembangan gubuk tani 3×6 sebagai tempat berlindung dan istirahat petani diperkenalkan, selain pengembangan kuliner lokal dan atraksi edukatif budaya di sawah yang memungkinkan wisatawan belajar sekaligus berinteraksi dengan petani. Kelima, peninjauan Kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Terhadap Lembaga Pengelolaan Kawasan DTW Jatiluwih terhadap Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO yang sekarang dikelola oleh Badan Destinasi Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih, dengan membentuk badan pengelola baru yang memiliki kapasitas kewenangan mencangkup seluruh lanskap Warisan Budaya Dunia Jatiluwih yang secara aktif melibatkan instrumen masyarakat di dalam struktur kepengurusannya.

Menurut dia, kewajiban Pansus didasarkan pada undang-undang terkait tata ruang dan otonomi daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta pasal-pasal terkait pengaturan DPRD provinsi dan kabupaten. “Semua temuan ini dilarang berdasarkan aturan yang ada, baik dari perspektif pemerintah daerah maupun provinsi. Kawasan WBD ini memiliki subak dengan sistem irigasi yang luar biasa, menjadi alasan UNESCO menetapkan Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia,” katanya.

Suparta menekankan status kepemilikan lahan tidak berubah dengan pengakuan UNESCO yaitu, tanah subak tetap dimiliki masyarakat adat, krama subak, dan desa adat, baik secara hak milik perseorangan maupun komunal, dan tetap terikat pada fungsi irigasi tradisional serta tata kelola berbasis budaya. “Penetapan WBD merupakan pengakuan internasional terhadap nilai universal subak, bukan perubahan status kepemilikan,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini.

Selain itu, Pansus TRAP juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis desa yang selaras dengan nilai budaya dan lingkungan. Zona inti digunakan untuk pertanian berkelanjutan, sedangkan zona penunjang dikelola sebagai homestay, restoran berkelas internasional, dan fasilitas pendukung seperti jogging track dan parkir terpadu. Atraksi edukatif seperti membajak sawah dengan sapi dan kuliner khas Bali diintegrasikan untuk melestarikan kearifan lokal petani subak.

Sementara Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mengatakan evaluasi kawasan Jatiluwih akan dilakukan secara berkala, termasuk pengawasan terhadap pembangunan yang ada di LSD dan LP2B. Dia menegaskan pengelolaan kawasan akan dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mengarahkan masyarakat terkait lokasi pembangunan yang diperbolehkan dan yang tidak. “Kita akan selalu hadir di sana, sehingga tidak terjadi seperti sebelumnya. Bangunan yang sudah berdiri akan dievaluasi, tapi kita hadir untuk mencegah hal-hal yang melanggar regulasi,” katanya.

Dirga menambahkan Pemerintah Tabanan juga telah berkomunikasi dengan UNESCO, yang melakukan evaluasi tahunan terhadap kawasan WBD ini. “Tabanan selalu dilibatkan, dan hasil evaluasi terakhir masih bagus, hanya diingatkan untuk terus dijaga. Jika ada pelanggaran kecil, segera dilakukan perbaikan,” katanya.

Dia menyebutkan langkah konkret yang akan disiapkan Pemkab Tabanan antara lain penataan pembangunan secara humanis dan partisipatif, penguatan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan, serta pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pengelola DTW Jatiluwih. 

Pemkab Tabanan mendukung rekomendasi Pansus TRAP, serta menegaskan komitmen Pemkab Tabanan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara sungguh-sungguh. “Pemerintah Tabanan tentunya harus serius dan jengah juga untuk memastikan rekomendasi ini dijalankan secara maksimal. Kita akan merapatkan pihak-pihak terkait, menentukan langkah-langkah konkret, dan memastikan setiap hal yang menjadi larangan Pansus TRAP dijalankan,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa mengatakan pentingnya penanganan Jatiluwih secara komprehensif dan berkeadilan. Menurut dia, DTW Jatiluwih tidak hanya memiliki nilai konservasi lanskap dan sistem subak, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. “Penegakan hukum tata ruang harus tetap memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang telah berlangsung lama juga perlu menjadi pertimbangan agar tidak menimbulkan keresahan sosial,” katanya.

Pihaknya mendorong agar rekomendasi Pansus TRAP disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melibatkan desa dinas, desa adat, subak, dan pengelola DTW, sehingga tercipta pemahaman bersama dan solusi yang bersifat win-win solution.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan akan terus mengawasi pembangunan di kawasan lahan sawah tersebut. “Kalau ada pembangunan di atas lahan LP2B atau LSD yang tidak sesuai ketentuan moratorium sebagaimana direkomendasikan DPRD, kami akan arahkan ke kepolisian langsung,” katanya.

Dia mengatakan Satpol PP akan mengawal pengawasan terhadap implementasi rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali di kawasan Desa Jatiluwih. Dan, sejumlah lokasi yang sebelumnya di Pol PP line atau segel kini diperbolehkan dibuka, namun tetap dengan catatan dan penyesuaian sesuai rekomendasi yang dikeluarkan DPRD. (bgn008)26010813