Pansus TRAP DPRD Bali Panggil 13 Pemilik Akomodasi Pariwisata Jatiluwih

Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali memanggil 13 pengelola akomodasi pariwisata yang terindikasi melanggar aturan di kawasan Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO. 

Rapat dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, didampingi Wakil Sekretaris Pansus Somvir serta anggota Pansus Nyoman Budiutama, Ketut Rochineng, I Wayan Wirya, dan Wayan Bawa, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila bersama jajaran Pemkab Tabanan dan Pemprov Bali, serta Manager Operasional DTW Jatiluwih I Ketut ‘Jhon’ Purna itu.

Made Supartha mengatakan pemanggilan ini karena dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan. Pelanggaran itu mencakup alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD), pembangunan di area lanskap budaya UNESCO, serta kerusakan integritas visual kawasan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi serius mengancam status Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia. “Perlindungan kawasan Warisan Budaya Dunia bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kita kepada generasi mendatang dan komunitas internasional,” ujar Supartha dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Bali, pada Jumat (19/12/2025).

Pemanggilan 13 pelaku usaha pariwisata meliputi Warung Metig Sari, Warung Anataloka, Warung Krisna D’Uma Jatiluwih, Warung Nyoman Tengox, Agrowisata Anggur, Cata Vaca Jatiluwih, Warung Wayan, Green e-bikes Jatiluwih, Warung Manik Luwih, Gong Jatiluwih, Villa Yeh Baat, Warung Manalagi, serta The Rustic yang kini bernama Sunari Bali, yang ada di DTW Jatiluwih itu, sebagai bentuk peringatan, karena untuk mendapatkan pengakuan UNESCO tidaklah mudah dan membutuhkan waktu panjang. “Jika pembangunan dibiarkan tak terkendali, pencabutan status WBD bukanlah hal yang mustahil. Mari jaga bersama, jangan malah sumber daya tarik ini rusak, nanti dicabut status Warisan Budaya Dunianya oleh UNESCO. Kita rugi semua,” kata Suparta yang juga Ketua Fraksi PDIP DRPD Bali ini.

Dia menegaskan pengawasan Pansus TRAP bukan dimaksudkan untuk menolak investasi atau pembangunan, melainkan memastikan pembangunan tetap berada dalam koridor pelestarian budaya dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal. 

Sejalan dengan itu, kata dia, Pansus TRAP tengah merumuskan konsep solusi yang mampu mengharmonikan pelestarian sawah dengan peningkatan kesejahteraan warga. Salah satu ide yang tengah dikaji adalah penataan rumah penduduk menjadi homestay berstandar internasional, serta pengembangan restoran kuliner lokal yang higienis. Wisata berbasis aktivitas pertanian seperti panen padi, membajak sawah, hingga menangkap belut juga akan diperkuat sebagai daya tarik utama. “Kami ingin Jatiluwih tetap menjadi ikon dunia. Sawahnya lestari, budayanya hidup, rakyatnya sejahtera,” sebutnya.

Dukungan terhadap petani sebagai penjaga utama sistem subak juga menjadi perhatian Pansus TRAP. Berbagai skema bantuan tengah digodok, mulai dari sarana produksi pertanian, jaminan pemasaran hasil panen, keringanan pajak, hingga asuransi pertanian dan insentif pertanian, perbaikan irigasi subak, hingga bantuan pupuk dan bibit.

Di lain pihak, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menekankan pembahasan yang dilakukan bermuara pada satu tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat. Dia mengakui kondisi pertanian di Jatiluwih tidak bisa disamakan dengan daerah lain, karena karakter lahan yang berbeda dan tingkat kesulitan pengolahan yang lebih tinggi, sehingga hasil panen sering kali tidak sebanding dengan jerih payah petani. 

Dia menyampaikan kawasan WBD Jatiluwih merupakan ruang hidup ribuan petani. Di wilayah itu terdapat sekitar 3.500 kepala keluarga petani yang mengelola kurang lebih 1.890 hektare hamparan sawah. Namun di balik panorama yang indah dan ketenarannya di tingkat dunia, realitas kehidupan petani Jatiluwih tidak semanis yang dibayangkan banyak orang. Dalam konteks itulah, status Warisan Budaya Dunia sejatinya diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat. 

Dirga menyebutkan kehadiran pengakuan internasional di sini bukan hanya soal pelestarian, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan warga. “Terkait sekarang adanya WBD turun ke sana itu bagian daripada harapan masyarakat sebenarnya. Harapan untuk menambah daripada kesejahteraan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, muncul keinginan masyarakat untuk ikut menikmati dampak pariwisata. Warga mulai membangun warung-warung kecil yang kemudian berkembang semakin besar. Dirga mengakui apa yang dilakukan masyarakat tersebut pada akhirnya bertentangan dengan aturan di kawasan WBD. Pelanggaran tersebut juga telah diakui oleh masyarakat saat Pemkab Tabanan turun langsung ke lapangan. 

Masuknya Pemerintah Provinsi Bali melalui DPRD Provinsi Bali untuk melakukan penertiban dipandang sebagai langkah korektif atas kondisi tersebut. Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini mengakui hasil investigasi provinsi memang menemukan adanya pelanggaran di kawasan Jatiluwih. Atas situasi itu, dia menyampaikan permohonan maaf kepada DPRD Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tabanan. “Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada DPRD Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dengan adanya kesalahan ini,” katanya.

Dirga menegaskan persoalan di Jatiluwih bukan semata kesalahan masyarakat, melainkan juga menjadi refleksi bagi pemerintah. Dia berharap seluruh pihak dapat menghormati kebijakan yang akan diambil pemerintah provinsi, dengan harapan keputusan tersebut menjadi jalan terbaik bagi pelestarian Warisan Budaya Dunia sekaligus kesejahteraan masyarakat Tabanan. (bgn008)25121912