Jamin Kesejahteraan Petani Jatiluwih, Bupati Tabanan Gratiskan PBB dan Borong Hasil Panen

Tabanan, Baliglobalnews

Perwakilan petani dan pengusaha lokal di kawasan Desa Jatiluwih, pekaseh, bendesa adat, mendatangi Kantor Bupati Tabanan untuk melakukan audiensi pada Senin (8/12/2025). Kedatangan mereka diterima langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Mereka menyampaikan aspirasi terkait polemik penyegelan beberapa akomodasi wisata milik mereka di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) tersebut oleh Pansus TRAP DPRD Bali dan Satpol PP Bali pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, perwakilan tersebut menyampaikan 8 poin tuntutan. Pertama, pemerintah dimohon memfasilitasi aspirasi pemilik akomodasi, warung, dan restoran yang merupakan petani lokal dan putra daerah Jatiluwih. Kedua, bangunan yang telah berdiri sebelum Perda RTRW 2023 tetap diperbolehkan beroperasi sebagai penunjang pariwisata, sedangkan bangunan baru menyesuaikan aturan terbaru. Ketiga, permohonan perubahan ketentuan RTRW yang lebih spesifik untuk Desa Jatiluwih. Keempat, restoran dan akomodasi penting bagi ekonomi keluarga petani dan generasi muda agar tetap dapat bekerja di daerah tanpa harus merantau.

Kelima, pemerintah diharapkan menerbitkan regulasi baru yang berpihak pada masyarakat Jatiluwih serta pelaku usaha mikro dan makro setempat. Keenam, pengelolaan pariwisata diminta dikembalikan kepada subak dan adat sehingga petani memperoleh keuntungan yang lebih adil. Ketujuh, dibuka ruang dialog dan mediasi antara pemerintah dan pengusaha lokal yang terdampak penutupan sepihak. Dan terakhir, pemasangan seng merupakan bentuk protes atas penyegelan tanpa pemberitahuan resmi dan sebelum SP-3 diterima. Aksi akan berlanjut hingga tuntutan dipenuhi.

Bupati Sanjaya mengakui adanya reaksi keras dari masyarakat, termasuk aksi pemasangan seng dan plastik di kawasan sawah yang sempat viral, sebagai respons atas penyegelan tersebut. “Ketika ada aksi, akhirnya ada reaksi. Masyarakat menyampaikan aspirasi bahwa selama ini sawah mereka yang indah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Dunia sejak 2012 dan menjadi daya tarik wisata. Namun, mereka merasa hanya ditonton saja tanpa kontribusi yang memadai bagi kesejahteraan petani,” ujar Sanjaya usai audensi.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Sanjaya menawarkan sejumlah solusi konkret untuk meredam gejolak dan menjamin kesejahteraan petani di lumbung beras Bali tersebut. Pertama, terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sanjaya berjanji akan menghapuskan beban pajak bagi petani di kawasan WBD Jatiluwih sepenuhnya mulai tahun 2026. “Selama ini insentif dari pemerintah kabupaten baru 50 persen. Tadi saya pastikan, tahun 2026 saya gratiskan, jadi nol persen. Ini bentuk perlindungan kami terhadap ekosistem sawah,” katanya.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana berkomitmen membeli seluruh hasil panen petani Jatiluwih, baik itu padi merah, padi Bali, maupun hasil hortikultura lainnya dengan harga yang layak. “Kami pastikan beli. Contohnya gabah kering giling Rp6.500 per kilogram, kita pastikan beli dengan harga segitu. Jadi petani punya kepastian ke mana harus menjual hasil pertaniannya,” katanya.

Terkait 13 unit usaha yang disegel, Sanjaya berjanji akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan Satpol PP Provinsi Bali untuk mencari jalan tengah. Dia mengupayakan agar segel dapat dibuka sementara sembari mencari solusi perizinan yang sesuai aturan, mengingat usaha tersebut menyangkut “perut” dan ekonomi masyarakat lokal. “Satu pihak pemerintah harus menegakkan hukum, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan kultur, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.

Sanjaya juga meminta tokoh masyarakat Jatiluwih untuk segera membuka aksi protes berupa pemasangan seng dan plastik di area sawah agar tidak ditunggangi oleh pihak ketiga yang bisa memperkeruh suasana hingga ke ranah pidana. “Tadi saya mohon agar (seng dan plastik) dibuka. Jangan sampai perjuangan mulia masyarakat lokal ini ditunggangi pihak tertentu yang justru merugikan,” pungkasnya.

Sementara Bendesa Adat Jatiluwih Wayan Yasa mengatakan subak dan adat di Jatiluwih memiliki keterkaitan yang erat sehingga pihaknya tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan yang terjadi.

Setelah audiensi ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan warga serta para petani untuk membuka kembali seng dan plastik yang sebelumnya dipasang di area persawahan sebagai bentuk protes atas penyegelan yang dilakukan pemerintah. “Kami juga berupaya mencari solusi agar nama desa tetap terlindungi dan persoalan di Jatiluwih tidak semakin meluas. Namun kami berharap pemerintah segera membuka police line yang dipasang di sejumlah akomodasi wisata, sehingga warga kami dapat kembali membuka usaha,” katanya. (bgn020)25120810