Tabanan Disorot Pusat, Kementerian PKP Janji Verifikasi Data Rumah Tak Layak Huni Usai Kunjungan
Tabanan, Baliglobalnews
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menerima kunjungan kerja dari Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian (PKP) Sri Haryati sekaligus penyerahan kunci rumah subsidi di Perumahan Griya Multi Jadi, Kecamatan Kediri, Tabanan, pada Selasa (25/11/2025). Kunjungan ini fokus pada upaya percepatan program rumah layak huni nasional
Menteri disambut oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga yang menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat terhadap program perumahan, termasuk bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 31 unit tahun ini. “Kami turut berpartisipasi dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kami berharap program FLPP dan BSPS dari pemerintah pusat dapat terus meningkat, khususnya di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.
Wabup Dirga mengungkapkan bahwa Tabanan kini menjadi tempat tinggal bagi banyak pekerja di Badung dan Denpasar, yang memicu pembangunan 1000 unit rumah baru (subsidi dan non-subsidi) dalam tiga tahun terakhir. Namun, dia menyoroti tantangan besar sebanyak 4.575 rumah tidak layak huni tercatat tersebar di seluruh Kabupaten Tabanan, yang memerlukan perhatian serius.
Menanggapi permintaan dan tantangan di Tabanan, Dirjen Perumahan Perkotaan PKP Sri Haryati menjanjikan pihaknya segera melakukan verifikasi data rumah tak layak huni di Kabupaten Tabanan. “Nanti kami akan melakukan kajian dan koordinasi dengan pihak terkait regulasi. Setelah itu akan kami laporkan ke pimpinan,” ujarnya.
Sri Haryati menegaskan program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo adalah percepatan penyediaan rumah layak huni. Untuk mendukung hal ini, alokasi anggaran pusat akan naik drastis. “Jadi kalau tahun ini, kami ada anggaran APBN untuk 45 ribuan rumah. Tahun depan meningkatnya luar biasa, sampai ke 400 ribu,” katanya.
Dia juga menekankan bahwa program strategis Kementerian PKP adalah penyediaan rumah subsidi dengan skema bunga 5 persen dan uang muka 1 persen, dengan standar kualitas yang harus nomor satu, meskipun diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Di sisi lain Direktur PT BCA Land Jadi I Gede Suardita menyoroti kendala utama di Tabanan, yaitu tingginya harga tanah yang terus meningkat. “Di kawasan Sarbagita, hanya Tabanan yang masih mampu menyuplai rumah subsidi. Namun setelah tahun ini, kemungkinan tahun depan kami sudah tidak bisa lagi,” katanya.
Suardita merinci bahwa di Perumahan Griya Multi Jadi (yang total memiliki 2000 unit, separuhnya subsidi) dengan harga tanah di wilayah perkotaan mencapai Rp1 juta per meter, sementara batas harga tanah untuk rumah subsidi hanya berkisar Rp500 ribu – Rp 600 ribu per meter agar pembangunan tetap layak.
Pihak developer berharap pemerintah pusat dapat menaikkan batas harga rumah subsidi dari Rp185 juta menjadi di atas Rp200 juta agar pengembang tetap bisa berkarya di Tabanan. “Jika harga tetap di kisaran itu, kami sebagai developer tidak bisa berkembang dan hanya bisa bermigrasi dari subsidi ke pembangunan rumah komersial,” pungkasnya. (bgn020)25112611
