DPRD dan Pemkab Tabanan Sepakat Prioritaskan Infrastruktur di Tengah Pemangkasan Anggaran 2026
Tabanan, Baliglobalnews
Tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Penurunan drastis dana transfer dari Pemerintah Pusat mengharuskan Pemkab melakukan langkah penyesuaian belanja, pengembangan inovasi, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Penurunan total dana transfer dari pusat tersebut mencapai lebih dari Rp101,475 miliar. Rincian penurunan ini meliputi Dana Desa Rp18 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp24 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak Rp17 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp53 miliar, dan DAK Non Fisik Rp12 miliar.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD Tabanan sepakat mengutamakan program prioritas.
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan bahwa seluruh daerah di Indonesia mengalami penurunan dana transfer, sehingga penentuan skala prioritas menjadi hal yang wajib dilakukan.
“Untuk di daerah, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita utamakan,” ujar Bupati Sanjaya usai menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS TA 2026, pada Selasa (7/10/2025).
Dia menyebut, program prioritas yang akan diutamakan di tengah pengurangan dana transfer yakni bidang infrastruktur. Sedangkan kebutuhan yang lain seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK) dan lainnya bisa di efisiensi.
“Pembangunan utama di Tabanan adalah infrastruktur karena itu menjadi urat nadi ekonomi kerakyatan. Toh sebelumnya juga ada efisiensi, kita di daerah bisa berjalan,” tegasnya.
Di sisi legislatif, Ketua DPRD I Nyoman Arnawa mendesak Pemkab Tabanan untuk berupaya keras menutupi defisit tersebut melalui peningkatan target PAD.
“Kenaikan PAD ditargetkan sedikit demi sedikit, saya ingin dan mendorong PAD Tabanan mencapai Rp1 triliun di tahun 2026,” ujarnya.
Menurut Arnawa, ada beberap hal yang bisa dilakukan eksekutif untuk meningkatkan PAD, salah satunya menerapkan e-ticketing di tiga DTW yang ada di Tabanan yakni Daerah Tempat Wisata (DTW) tanah Lot, Ulun danu Beratan dan Jatiluwih.
Selain itu juga memanfaatkan aset-aset yang dimiliki daerah secara maksimal untuk memberikan hasil bagai daerah. Seperti yang ada di Nyanyi, Beraban yang kini dikontrak salah satu usaha pariwisata harus jelas nilai kerja samanya.
“Aset yang lain harus dimanfaatkan untuk meningkatan pendpatan daerah,” katanya. (bgn020)250100716