Pelajar SMK di Bali Dapat Edukasi DJP

Denpasar, Baliglobalnews

Sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bali mendapat edukasi tentang pengenalan pengguna pajak sejak dini yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali.

“Pemahaman tentang pajak perlu dikenalkan sejak dini kepada masyarakat. Masa depan bangsa Indonesia sesungguhnya ada di tangan anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus yang kelak akan memimpin, menggerakkan, dan menentukan arah pembangunan bangsa,” ucap Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan pada Selasa (26/8/2025).

Dia menyampaikan tujuan edukasi ini guna meningkatkan pemahaman tentang perpajakan sejak dini kepada para pelajar, khususnya siswa SMK yang akan segera memasuki dunia kerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan .

Selain para pelajar, kegiatan ini diikuti kepala sekolah dan/atau wakil kepala sekolah serta guru-guru pengampu mata pelajaran umum seperti Pendidikan Pancasila, Agama, dan Bahasa Indonesia. Sembilan sekolah yang menjadi mitra inklusi perpajakan di tingkat sekolah menengah di Bali meliputi SMK Saraswati 1 Denpasar, SMKN 1 Gianyar, SMKN 1 Tabanan, SMKN 2 Denpasar, SMKN 2 Tabanan, SMKS Wira Bhakti Denpasar, SMK TI Bali Global Jimbaran, SMK Teknologi Denpasar dan SMK Dwijendra Denpasar.

Darmawan menambahkan, apabila sejak dini siswa telah memiliki pemahaman bahwa pajak merupakan bagian dari gotong royong serta kewajiban sebagai warga negara, maka di masa depan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab. Menurut dia, dengan menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini, kita sesungguhnya sedang menyiapkan fondasi bagi masa depan bangsa yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera. “Program inklusi kesadaran pajak bukan untuk membebani Bapak/Ibu guru di sekolah. Program ini dilakukan dengan menyisipkan nilai-nilai sederhana mengenai pentingnya pajak ke dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, pajak dapat dikaitkan dengan peran warga negara dalam membangun bangsa. Sementara itu, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, pajak dapat diangkat sebagai tema dalam latihan menulis, berdiskusi, atau berpidato mengenai kepedulian sosial,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali Janita Sunarsasi menyampaikan pelaksanaan inklusi kesadaran pajak tingkat pendidikan menengah atas telah dimulai sejak tahun 2024. “Program inklusi diperluas menjadi sembilan sekolah dengan menggandeng SMK Teknologi Denpasar dan SMK Dwijendra Denpasar sebagai mitra inklusi DJP,” jelasnya. (bgn008)25082611