Hari Kedua Retreat Kepala Daerah Gelombang II, Walikota Jaya Negara dan Wawali Arya Wibawa Dibekali Materi Asta Cita, Pemberantasan Korupsi dan Wawasan Kebangsaan
Jatinangor, Baliglobalnews
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengawali hari kedua pelaksanaan Retreat Kepala Daerah Gelombang II dengan kegiatan kesehatan senam pagi, dilanjutkan dengan apel disiplin pagi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025).
Untuk informasi kegiatan Retreat Kepala Daerah Gelombang II diawali dengan apel pagi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sekaligus membuka kegiatan tersebut. Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan para kepala daerah untuk memahami dan menaati seluruh tugas, hak dan kewajiban sebagai pejabat publik saat membuka kegiatan orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Selain bertujuan untuk menyamakan persepsi serta membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan orientasi ini juga bertujuan untuk membekali kepala daerah dengan pemahaman utuh mengenai aturan yang berlaku. Untuk itu, sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri akan memberikan penjelasan materi terkait secara lebih detail.
Sementara Walikota Jaya Negara di sela-sela waktu istirahat kegiatan, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Wawali Arya Wibawa dan seluruh kepala daerah lainnya akan mendapatkan pembekalan materi substansi, yakni tugas pokok kepala daerah, pemberian teori seperti misi Astacita, geopolitik dunia, serta pemberantasan korupsi dan wawasan kebangsaan seperti implementasi kewaspadaan nasional dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Pada bagian ini kami akan dibekali teori terkait dengan misi Astacita, geopolitik dunia, serta pemberantasan korupsi, dan wawasan kebangsaan lainnya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wawali Arya Wibawa mengatakan kegiatan orientasi ini akan menjadi bagian dari upaya penguatan nilai-nilai dasar kepemimpinan serta komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. “Prinsip kedisiplinan harus disertakan pada semua kegiatan pemerintahan. Hal ini merupakan landasan utama dalam penguatan nilai-nilai kepemimpinan,” katanya. (*/bgn003)25062309
