DPRD Tabanan Soroti Substansi WTP di Balik Pengajuan 4 Ranperda Bupati

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Tabanan menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Tabanan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, didampingi para Wakil Ketua di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Senin (16/6/2025).

Dalam tanggapannya terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa memberikan apresiasi atas keberhasilan Tabanan mendapatkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak sebelas kali berturut-turut. Meski demikian, dia menegaskan bahwa capaian tersebut harus sejalan dengan fakta di lapangan. “WTP ini wajib. Kita akan pantau, kita akan cross-check apa sudah sesuai dengan fakta lapangannya WTP-WTP yang telah kita dapatkan dan telah kita terima. Jangan sampai WTP itu hanya sebatas administrasi belakang,” katanya.

Arnawa menyebutkan bahwa apa yang menjadi catatan BPK wajib diperbaiki bersama oleh eksekutif. “Itu sudah menjadi saran BPK. Ya, salah satunya aset, segala macam lah. Jadi apa yang menjadi saran BPK wajib kita laksanakan perbaikan,” katanya seraya berharap WTP yang diraih Tabanan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan bukan sekadar administratif belaka.

Sementara dalam pidato pengantarnya, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan empat Ranperda yang menjadi prioritas strategis pembangunan daerah. Ranperda tersebut diantaranya, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Ranperda tentang Penataan Banjar Dinas, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2024–2044, serta Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029.

Sanjaya menekankan pentingnya pertanggungjawaban keuangan daerah secara berkelanjutan yang ditandai dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak sebelas kali berturut-turut, sebagai bentuk komitmen Pemkab Tabanan dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan profesional. “Dengan perolehan opini WTP tersebut jangan sampai membuat kita lupa diri, namun sebagai evaluasi untuk menjadi yang lebih baik,” pintanya.

Sanjaya menjelaskan Ranperda tentang Penataan Banjar Dinas bertujuan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa dan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat desa melalui regulasi yang lebih relevan dengan kondisi saat ini, menggantikan Perda Nomor 18 Tahun 2001.

Sedangkan Ranperda Rencana Pembangunan Industri 2024–2044 dirancang sebagai landasan pembangunan industri kabupaten sebagai pilar dan penggerak perekonomian dan pemerataan pembangunan industri dalam mencapai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. “Ranperda ini diharapkan dapat menjadi landasan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan industri pemerintahan daerah,” ujarnya.

Adapun Ranperda RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025–2029 menjadi panduan strategis dalam penyusunan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ranperda ini mengakomodasi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan Tabanan secara terpadu dan berkesinambungan. “Demikian pengantar ini saya sampaikan, agar Ranperda ini dapat dilakukan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Sidang dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Jajaran Forkopimda, para Anggota Dewan, Sekda dan jajaran, serta kepala instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan, dan para tamu undangan lainnya. (bgn020)250616