Pertemuan Regional Masa Depan Laut Arafura dan Timor Berlangsung di Bali

Badung, Baliglobalnews

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi tuan rumah Pertemuan Regional Steering Committee (RSC) dan Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2) di Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa (10/12/2024), yang berkolaborasi dengan empat negara meliputi Australia, Indonesia, Papua Nugini, dan Timor-Leste.

Mewakili KKP, Kepala (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menegaskan pentingnya kerja sama regional untuk mengatasi tantangan lintas batas ini. “Forum ini memastikan bahwa mekanisme tata kelola baru dapat menghadapi tantangan lintas batas secara efektif sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan Laut Arafura dan Timor,” ujarnya.

Dia menjelaskan program lima tahun ini dikenal sebagai Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2), Pertemuan RSC merupakan tindak lanjut dari penandatanganan deklarasi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Australia dan Papua Nugini pada 5 Desember lalu. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen kolektif untuk melindungi dan melestarikan Laut Arafura dan Timor serta mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Selain sebagai forum kolaborasi, kata dia, pertemuan ini juga menjadi diskusi terakhir untuk menutup program ATSEA-2. Diskusi berfokus pada penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk 2025–2026 serta langkah awal implementasi Arafura and Timor Seas Strategic Action Programme (ATS SAP) 2024–2033, yang akan menjadi landasan kolaborasi jangka panjang selama satu dekade ke depan.

Nyoman juga menekankan, pentingnya sinergi dalam menghadapi isu lintas batas yang kompleks. Ia menegaskan bahwa tantangan lingkungan di kawasan ini tidak dapat diselesaikan secara individu oleh satu negara, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas batas.

“Program ATSEA-2 telah menunjukkan bahwa kerja sama adalah kunci untuk menciptakan solusi berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Iwan Kurniawan selaku Natural Resource Management Program Manager UNDP Indonesia menjelaskan, program ini telah membuktikan efektivitas pendekatan terpadu dalam menghadapi tantangan lintas batas sekaligus memperkuat pengelolaan ekosistem laut yang sehat, produktif, dan tangguh.

“Melalui pertemuan ini diharapkan dapat melanjutkan kolaborasi bersama setelah program ATSEA-2 berakhir. Transisi ke mekanisme tata kelola regional jangka panjang melalui Regional Governance Mechanism (RGM) tentu menjadi langkah besar untuk memastikan keberlanjutan inisiatif ini,” ucapnya.

Program ATSEA-2, yang dimulai sejak 2019, diinisiasi oleh empat negara pesisir, yaitu Australia, Indonesia, Papua Nugini, dan Timor-Leste, untuk mendukung tata kelola kelautan dan perikanan di wilayah perairan Laut Arafura dan Timor.

Kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh tantangan lintas batas yang meliputi penangkapan ikan ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing), degradasi habitat laut, polusi, dan dampak perubahan iklim. Semua tantangan tersebut tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan pencapaian penting program ATSEA-2 selama lima tahun terakhir, khususnya di Indonesia. Beberapa pencapaian tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut dengan pembentukan Marine Protected Area (MPA) di Pulau Kolepom, Papua Selatan, seluas 350 ribu hektare; pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Ecosystem-Based Approach to Fisheries Management/EAFM) yang diimplementasikan di Kepulauan Aru dan berhasil meningkatkan stok ikan serta kesejahteraan masyarakat pesisir; serta pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok pengawasan berbasis komunitas (Pokmaswas) yang efektif dalam mengurangi penangkapan ikan ilegal.

Pertemuan Regional Steering Committee ini juga menjadi simbol nyata kolaborasi jangka panjang untuk mewujudkan Laut Arafura dan Timor yang sehat, tangguh, dan produktif demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa forum ini menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen ini diwujudkan melalui lima kebijakan strategis ekonomi biru, yang salah satunya didukung oleh pengembangan sistem Ocean Big Data berbasis teknologi Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk mendukung pengelolaan kelautan berbasis data di Indonesia. (bgn008)24121009