Komisi IV DPRD Bali Bahas Program Kerja dan Bangun Sinergi dengan Tiga OPD

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suwirta didampingi Anggota Ni Putu Diah Pradnya Maharani membahas program dan membangun sinergi bersama mitra kerja eksekutif (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan BPBD) guna merealisasikan kebutuhan masyarakat Bali.

“Komisi IV DPRD Bali dengan tiga OPD hari ini membahas tugas terkait koordinasi antara kabupaten dan provinsi agar tugas dewan berjalan baik. Terutama tugas dewan perwakilan Daerah pemilihan dapat menginformasikan apa yang ada di Pemprov Bali dapat disampaikan kepada masyarakat di daerah,” kata Suwirta, usai rapat di DPRD Bali, pada Rabu (4/11/2024).

Bupati Klungkung periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu mengatakan pembahasan ini sangat penting guna mengetahui apa saja kebutuhan sosial dan tenaga kerja sesuai data real-time di masing-masing kabupaten/kota, yang semuanya wajib terintegrasi dengan Pemprov Bali. Sehingga, tidak lagi mengandalkan data BPS.

Dia berharap dalam pembahasan kali ini ada satu data dimiliki Pemprov Bali tentang data masyarakat Pulau Dewata, baik itu data kemiskinan, jumlah penduduk yang terintegrasi dengan Disdukcapil yang hendaknya diinovasikan dengan kebutuhan masing-masing OPD, agar dapat membuat perencanaan sesuai data. “Jangan sampai kita menganggarkan dengan pagu, karena kita tahu anggaran di Pemprov Bali sangat terbatas, namun kita mengetahui misalnya di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja perlu anggaran berapa,” katanya.

Dari data ini, kata dia, bisa mengetahui bagaimana progres pembangunan yang terukur dengan baik, sesuai data yang dimiliki termasuk sumber pendapatan. Dalam pembahasan, ditekankan bagaimana bantuan sosial dan perlindungan anak menjadi hal penting. Apalagi soal ketenagakerjaan yang harus dikondisikan dengan baik sehingga pengangguran dan kemiskinan tidak ada lagi di Bali.

“Kami berikan masukan kepada tiga OPD ini, agar di Provinsi Bali ini, ada satu data dengan aplikasi yang dibuat oleh ahli dibidangnya dan juga paham. Jadi kita yang mengeluarkan ide, nantinya diterjemahkan oleh ahli IT untuk menciptakan aplikasi kebutuhan kita,” tegasnya.

Dia mencontohkan saat dirinya menjadi Bupati Klungkung membuat aplikasi Klungkung dalam genggaman. Kalau datanya terlihat berapa banyak warga yang belum punya BPJS Kesehatan yang telah terdeteksi dalam aplikasi ini. “Jadi aplikasi ini kita jadi mengetahui, berapa orang yang belum memiliki jaminan kesehatan, berapa orang yang belum bekerja jadi kita tahu, kemudian angkat stunting berapa. Nah, sehingga kalau data ini diberikan oleh pusat kepada kita di kabupaten. Misalnya data stunting kemarin yang dibilang contohnya di Klungkung dan Karangasem tinggi, tapi tiba-tiba turun. Itu bukan masalah intervensi secepat itu berhasil, namun datanya yang kurang tepat,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berani mengatakan bahwa aplikasi data ini penting, menjadi pegangan pemerintah daerah dengan statistik yang terukur, agar bisa membandingkan dengan data di pusat. “Untuk realisasi kapan bisa direalisasikan satu data ini, semoga segera terealisasi, karena bikin aplikasi ini tidak lama. Yang terpenting, kita bisa menyampaikan apa yang ingin dibuat ke aplikasi ini, nanti kita yang mengoreksi sehingga aplikasi ini benar efektif digunakan untuk menyusun perencanaan,” tegasnya. (bgn008)24120410